Bogor, Jawa Barat – Kabar mengejutkan datang dari Jawa Barat! Gubernur Dedi Mulyadi melalui unggahan di media sosialnya mengumumkan langkah tegas pemerintah provinsi untuk memberantas premanisme.
Tak main-main, para “penguasa jalanan” ini dijadwalkan akan dikirim ke barak militer mulai bulan Juni mendatang!
Kabar ini tentu saja membuat para preman di Jawa Barat ketar-ketir. Bagaimana tidak, setelah sekian lama meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi, kini mereka harus berhadapan langsung dengan disiplin ala militer.
Langkah berani Pemprov Jabar ini ternyata mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri secara lantang menyatakan komitmennya untuk memberantas premanisme, termasuk mereka yang berlindung di balik organisasi masyarakat (ormas).
“Saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat yang tinggi buat pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang dengan tegas akan memberantas premanisme dan preman yang seringkali berbaju ormas,” ungkap Gubernur Dedi Mulyadi, menunjukkan apresiasinya atas dukungan tersebut.
Menurut Kang Dedi Mulyadi, sikap tegas Presiden Prabowo ini memberikan angin segar bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat serta para pengusaha. Dukungan dari jajaran kabinet seperti Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri diyakini akan memperkuat upaya pemberantasan premanisme di Jawa Barat.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa banyak pengusaha di Jawa Barat selama ini merasa terintimidasi dan terpaksa memberikan “jatah” kepada pihak-pihak tertentu demi kelancaran usaha mereka. Langkah tegas ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan para pengusaha untuk beraniSpeak up dan menciptakan iklim bisnis yang sehat.
“Para Pengusaha hari ini banyak yang terintimidasi, tidak mau bercerita ke luar tapi di setiap waktu dia harus memberikan konsensi baik uang, pekerjaan maupun produksi,” jelasnya. “Sehingga diperlukan upaya-upaya persuasif sehingga memberikan keyakinan kepada para pengusaha agar mereka bicara, tidak takut dan mau menceritakan apa adanya apa yang terjadi dalam kesehariannya sehingga iklim produksi di Indonesia tidak terganggu.”
Tak hanya memberantas, Pemprov Jabar juga menyiapkan langkah pembinaan bagi para preman. Mereka akan dimasukkan ke barak militer untuk dididik dan dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, sekolah, dan rumah rakyat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa mencari nafkah haruslah dengan kerja keras, bukan dengan memeras orang lain.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan sinkronisasi antara Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Pemprov Jabar dengan Satgas serupa di tingkat pusat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas akar permasalahan premanisme di Jawa Barat.
Langkah berani ini tentu menjadi perhatian publik. Akankah “sekolah” di barak militer efektif mengubah perilaku para preman? Bagaimana kelanjutan proyek-proyek pembangunan yang melibatkan mantan preman ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya! (Much)
