LAMPUNG UTARA – DPRD Lampung Utara sepakat menampung aspirasi dan mencarikan solusi terbaik para tenaga honorer yang belum diangkat menjadi tenaga PPPK tahun 2024.

“Sebagai pimpinan DPRD Lampung Utara saya mendukung upaya Ketua DPRD Yusrizal untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer, karena memang tugas DPRD untuk menampung aspirasi dan mencarikan solusi terbaik,” ujar Wansori, dalam releasenya, Selasa (7/1/2025).

Wansori juga menekankan untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer tersebut, dirinya meminta kepada pemerintah kabupaten setempat untuk melihat kondisi keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk mengakomodir semuanya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dan peningkatan PAD bagi OPD yang memiliki potensi PAD. Menurut saya solusinya tergantung keuangan daerah,” terangnya.

Selain itu kata dia untuk bisa mengakomodir tenaga honorer tersebut, pemkab juga harus mengurangi belanja pembangunan. Artinya di pemerintahan kedepan harus mengurangi beban belanja pembangunan untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Jika semua tenaga honorer ada 5000 orang, dan diangkat misalnya 3000 orang maka sebulan dibutuhkan uang gaji sekian puluh juta. jika tidak diangkat semua maka sekian ratus juta artinya kita sepakat disesuaikan dengan keuangan daerah dan PAD,” ungkap Ketua DPC Demokrat ini.

Wansori menambahkan Lampung Utara PNS-nya sudah membludak 8 ribu lebih. APBD belanja pegawai sudah sangat besar untuk membiayai gaji pegawai. Kalau pun terjadi pemekaran kabupaten bisa juga ASN atau PNS diuraikan ke kabupaten baru tersebut.

“Bagusnya lagi Lampung Utara bisa pemekaran 3 kabupaten. Kotabumi bisa kita tingkatkan menjadi kota madya Kotabumi,” pungkasnya. (hariankarya.com/Red)