Bogor, Hariankarya.com – Jumat (9/5/2025) menjadi hari bersejarah bagi Kabupaten Bogor. Sebuah pemandangan langka tersaji di ruang sidang paripurna DPRD, di mana sembilan fraksi dari berbagai spektrum politik menunjukkan Front persatuan yang solid.
Mereka secara bulat menyetujui seluruh hasil sidang yang telah digodok oleh tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor.
Keputusan bulat ini, yang diumumkan pada pukul 14.30 WIB, menandakan adanya kesepahaman mendalam antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kabupaten Bogor.
Dukungan penuh dari Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PKB, Demokrat, PDIP, Nasdem, dan PAN bukan tanpa catatan. Fraksi Golkar – PAN tampil vokal dengan menyampaikan tujuh poin krusial yang menjadi perhatian bersama.
Ketujuh poin tersebut meliputi penekanan agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, tanpa mengusik stabilitas APBD yang telah disepakati.
Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi sorotan utama, dengan tuntutan agar setiap rupiah dibelanjakan secara bertanggung jawab.
Lebih dari itu, suara lantang untuk kesejahteraan petani menggema di ruang sidang. Seluruh fraksi sepakat bahwa perhatian serius terhadap petani adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kokoh di Kabupaten Bogor.
Janji penyelesaian infrastruktur yang tertunda sejak 2024 pun menjadi agenda mendesak yang harus dituntaskan di tahun 2025. Sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan tak luput dari bidikan para wakil rakyat.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi target bersama, dengan menjadikan kedua sektor ini sebagai prioritas utama Pemerintah Daerah (Pemda). Evaluasi kinerja SKPD dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal serta inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan juga menjadi poin penting yang disuarakan.
Sentuhan kemanusiaan pun terasa kuat dalam catatan fraksi. Percepatan pemulihan infrastruktur dan pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana alam di Bogor bagian Barat, yang terjadi pada awal tahun 2020, menjadi perhatian mendalam yang mendesak untuk segera direalisasikan.
Sidang Paripurna yang dimulai pada pukul 14.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, S.H. Kehadiran 46 dari 55 anggota dewan menunjukkan keseriusan mereka dalam mengawal agenda penting ini. Bupati Bogor Rudy Susmanto, S.Si, beserta Wakil Bupati H. Ade Ruhandi, S.E, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Bogor turut hadir, memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Sebelum palu persetujuan diketuk, sidang diwarnai dengan pemaparan laporan hasil pembahasan program pembentukan perda tahun 2025 oleh tim Bapemperda. Kolaborasi apik antara anggota DPRD dan Pemda Kabupaten Bogor, di bawah koordinasi K.H. Agus Salim, Lc, menghasilkan 13 poin usulan strategis.
Beberapa di antaranya adalah : pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, perubahan APBD 2025, rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, penyertaan modal daerah pada Bank BJB, perlindungan hak penyandang disabilitas, pengelolaan sumber daya air, ketertiban umum, pengelolaan sampah, drainase, pembangunan perumahan dan pemukiman, serta kebijakan pajak dan retribusi daerah.
Tak hanya itu, evaluasi mendalam terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui Laporan LKPJ Bupati Bogor tahun 2024 juga menghasilkan 31 rekomendasi konstruktif dari tim Banggar DPRD. Penekanan kuat diberikan pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Setelah seluruh keputusan disetujui dengan suara bulat, Bupati Bogor Rudy Susmanto S.Si menyampaikan pendapat akhirnya. Ia mengapresiasi masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Bogor, menunjukkan komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat.
Solidaritas yang ditunjukkan oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bogor ini menjadi angin segar bagi harapan akan pembangunan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah selanjutnya adalah mengawal implementasi dari keputusan-keputusan penting ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Bogor. (Much)
